Sidang Paripurna DPR beberapa hari yang lalu menghasilkan putusan yang menyatakan bahwa keputusan bail out atas Bank Century tidak tepat (selengkapnya). Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah putusan ini akan membuat situasi politik akan semakin panas? Panas dingin situasi politik di tanah air akan ditentukan dengan sikap SBY, pidato kenegaraan SBY memang tidak menyinggung perombakan atau reshuffle kabinet (selengkapnya) tetapi berbeda dengan sikap partai yang dibinanya, partai demokrat justru sangat kecewa dengan sikap partai-partai koalisi (selengkapnya).
Sebagaimana kita ketahui kasus bank century telah menyeret pejabat-pejabat tinggi Negara seperti wakil presiden dan menteri keuangan, kasus ini juga bergulir tak jelas kemana, partai koalisi yang seharusnya mendukung SBY malah “menyerang” SBY dan seolah-olah bergabung bersama partai oposisi, yang dulu kawan sekarang menjadi lawan. Kasus ini juga sudah bercampur antara konflik kepentingan, konflik pribadi, dendam pribadi dan dendam professional. Selain itu kasus ini juga membentuk kubu-kubu yang saling berseberangan ada yang pro bail out, ada yang kontra bail out dan ada juga yang netral, kubu-kubu ini terdiri dari berbagai golongan dari mulai politikus, akademisi, aktivis, pengusaha, teknokrat serta masyarakat.
SBY sepertinya “termehek-termehek” menghadapi kasus century hal ini ditandai dengan ikut “bermainnya” staff khusus presiden (selengkapnya). Pernyataan-pernyataan SBY dalam menanggapi kasus century dinilai banyak pihak sebagai sesuatu hal yang terlambat misalnya pernyataan tentang konflik kepentingan antara bisnis, kekuasan dan politik, hal ini dimaksudkan untuk para dan mantan pejabat yang berpolitik dan berbinis. Hal ini memang menurut saya juga sangat telat karena dulu waktu terjadi kasus Lumpur lapindo SBY bisa dibilang tidak melakukan sesuatu hal yang signifikan dan dinilai tidak membela korban Lumpur lapindo hanya karena lapindo adalah milik pejabat tinggi Negara yang saat itu sedang menjabat sebagai menteri, sampai saat ini pun Lumpur lapindo tidak jelas penyelesaiannya. Kasus-kasus pajak juga baru diangkat saat kasus century sudah setengah jalan, hal ini juga menandakan SBY banyak memiliki hutang-hutang politik sehingga tidak berani menindak “sahabat-sahabat” politiknya.
Pernyataan selanjutnya yaitu mengenai pidato yang menyatakan bertanggungjawab atas kebijakan bail out, pihak-pihak yang kontra bail out tentunya menyesalkan kenapa SBY baru berbicara sebelum sidang paripurna, bentuk pertanggungjawaban SBY juga tidak jelas dalam bentuk apa. Pidato kenegaraan atas tanggapan sidang paripurna juga dinilai tidak berbobot karena hanya merupakan pidato pembelaan terhadap wapres dan menkeu, pidato tersebut belum dapat secara konkrit menyelesaikan kisruh century. Setelah sidang paripurna dorongan untuk mundur terhadap wapres dan menkeu semakin gencar, partai demokrat tidak terima “disakiti”, sementara oposisi bertambah amunisi untuk menyerang.
SBY sepertinya juga tidak akan mencopot menkeu, mengingat SMI di mata SBY adalah orang yang kompeten, saya pun mengakui bahwa SMI dan juga Boediono adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya, track record nya jelas, lulusan dari universitas-universitas terkemuka sehingga gelar akademik juga dapat dipertanggungjawabkan selain itu beliau-beliau tidak berpolitik sehingga kemungkinan besar dapat bersikap netral, mungkin hal ini juga yang membuat SBY memilih orang-orang itu untuk mengisi posisi yang sangat strategis atau jangan-jangan SBY memang tidak mau memberikan posisi menkeu kepada orang-orang dari partai lain karena takut disalah gunakan dan dapat memperkuat partai yang bersangkutan, sedangkan kalau diisi oleh orang dari partai demokrat dapat menimbulkan spekulasi bahwa partai demokrat terlalu mencari untung dengan mengeruk uang Negara sebanyak-banyaknya, kalau seperti ini SMI dan Boediono tampaknya menjadi orang tepat tetapi berada pada waktu yang salah.
Untuk menyelesaikan masalah ini SBY harus mendinginkan partainya sendiri dan juga partai oposisi + partai yang berteman sementara dengan oposisi dan tentunya SBY dan juga partai-partai oposisi harus menggunakan cara-cara yang bermoral dan beretika karena menurut ilmuwan muslim Ibnu Rusyid “POLITICS WITHOUT MORALITY IS DOOMED TO FAILURE”. Kita semua tentunya tidak ingin Negara ini kembali bertikai seperti tahun 1998, Almarhum Gus Dur sudah memberikan contoh yaitu mengalah secara legowo tanpa menggunakan kekerasan, saya pun berharap semua pihak yang bertikai dapat mencontoh Gus Dur sehingga dapat menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Senada dengan tindakan Gus Dur, Gus Mus juga menyatakan dalam puisinya “API TIDAK BISA DIPADAMKAN OLEH API”.
SocialVibe